Berita

Portal Sekretariat DPRD Kapuas Hulu - Abdul Hamid Wakili DPRD Kapuas Hulu Hadiri Deklarasi Pilkada Damai 2024 https://info.kapuashulukab.go.id/?p=116116&preview=true

 

Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu sementara, Abdul Hamid, S.Pi.,M.S.i menghadiri deklarasi menghadiri kegiatan deklarasi Pilkada 2024 Kabupaten Kapuas Hulu untuk membangun komitmen bersama Pilkada damai, aman, sejuk, dan berintegritas.

Turut hadir Pjs. Bupati Kapuas Hulu yang diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum Ir. Istiwa, M.Si., Forkopimda, Ketua KPU dan Ketua Banwaslu Kabupaten Kapuas Hulu serta Tim sukses dari tiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Grand Banana Hotel Putussibau pada tanggal 15 Oktober 2024, Selasa, (15/10/2024).

Sebagai wakil ketua sementara DPRD, Abdul Hamid menegaskan pentingnya menyelenggarakan Pilkada yang berintegritas dan damai untuk menjaga demokrasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Pilkada yang sejuk dan damai dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, sehingga kepentingan masyarakat bisa lebih terakomodasi,”sampainya.

Selain itu, kata Hamid semua yang hadir berkomitmen dalam menjaga keamanan selama masa kampanye dan pemilihan. Kehadiran KPU dan Ketua Banwaslu juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pilkada yang berlangsung jujur dan adil.

“Dalam acara tersebut, tim sukses dari setiap pasangan calon juga hadir sebagai bentuk dukungan mereka terhadap komitmen untuk menyelenggarakan Pilkada yang damai dan berintegritas,”terangnya.

Dengan adanya dukungan dari tim sukses, diharapkan masing-masing pasangan calon dapat berkompetisi secara sehat dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Kapuas Hulu.

” Deklarasi pilkada 2024 Kabupaten Kapuas Hulu untuk membangun komitmen bersama Pilkada damai, aman, sejuk, dan berintegritas, merupakan salah satu upaya untuk menjaga keutuhan dan kesejukan masyarakat dalam menyongsong masa depan yang lebih baik,”katanya

Lanjut Hamid, Pilkada yang terlaksana damai, aman, sejuk, dan berintegritas juga menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam menjalankan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.