BADAN KEHORMATAN

Berdasarkan PP No 12 Tahun 2018

Badan kehormatan mempunyai Tugas dan Wewenang :

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dankepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;

b. meneliti dugaan pelanggaran  terhadap  sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat      paripurna. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, badan kehormatan berwenang:

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan          atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

 

Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2019

Tentang

Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan

DPRD Kabupaten Kapuas Hulu